Jakarta, 26, 29, dan 30 Januari 2024, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, bertempat di ruang rapat Biro Turdang Kementerian Pertahananan RI diadakan Rapat Harmonisasi R. Permenhan tentang Mekanisme Imbal Dagang, Kandungan Lokal, dan Ofset Dalam Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan dari Luar Negeri. Rapat membahas tentang pandangan umum Setkab, diantaranya, mengacu pada ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU 12 Tahun 2011, Pasal 1 angka 6, Pasal 21 huruf G dan huruf I dan Pasal 43 UU Industri Pertahanan mengenai kelembagaan, output, kebijakan dalam kerangka KKIP, produk hukum apakah yang tepat untuk mengatur hal teknis ini. Selain itu, tanggapan dari Pemrakarsa, Ketua KKIP yaitu Presiden dianggap tidak sesuai mengesahkan produk hukum dalam bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga KKIP.
Dalam rapat terdapat poin – poin utama, yaitu dasar penyusunan R.Permenhan ini berdasarkan kewenangan atribusi Pasal 3 ayat (1) PP 76 Tahun 2014, rumusan konsideran menimbang mengacu pada Pasal 16 ayat (6) UU Pertahanan Negara, tugas IDKLO disesuaikan dengan mekanisme pelaksanaan yang telah dirumuskan saat rapat, pelaksanaan penalti berupa sanksi dikonsultasikan dengan LKPP, BAB pendanaan dihapus karena sudah diatur dengan PP, penyempurnaan pada substansi dan susunan kerangka penulisan pada batang tubuh draft, dan R.Permenhan ini memerlukan persetujuan Presiden.
Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Pokja V Kemkumham, dihadiri oleh Setkab, Biro Hukum Kemendag, Karo Turdang Setjen Kemhan, Dirtekindhan Ditjen Pothan Kemhan, Kabag Rancanghar II Roturdang Setjen Kemhan, Kasubdit IDKLO Dit Tekindhan Ditien Pothan Kemhan, Kasubdit Sisdal Ditdalproggar Ditjen Renhan Kemhan, Kasubdit Sismet Ditmat Ditjen Kuathan Kemhan, Kabag Ansisluhkum Rokum Setjen Kemhan, Analis Kebijakan Madya Bid Pengelolaan Infokum & Peraturan Perundang-undangan Roturdang Setjen Kemhan, Analis Kebijakan Madya Bid Imbal Dagang Kandungan Lokal dan Ofset Dit Tekindhan Ditjen Pothan Kemhan, Analis Kebijakan Madya Nir Militer Bid Tek Dit Tekindhan Ditjen Pothan Kemhan, Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya III Roturdang Setjen Kemhan, Analis Kebijakan Madya Bid Penyelarasan Peraturan Perundang-undangan Roturdang Setjen Kemhan, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya Pusalpalhan Baranahan Kemhan, Kasubbag Perancangan dan Harmonisasi II-A Bag Perancangan dan Harmonisasi II Roturdang Setjen Kemhan, Kasubbag Perancangan dan Harmonisasi II-B Bag Perancangan dan Harmonisasi II Roturdang Setjen Kemhan, Kasubbag Perancangan dan Harmonisasi II-C Bag Perancangan dan Harmonisasi II Roturdang Setjen Kemhan, Kasi Ofset Matra Darat Subdit IDKLO Dit Tekindhan Ditjen Pothan Kemhan, Kasi Ofset Matra Udara Subdit IDKLO Dit Tekindhan Ditjen Pothan Kemhan.