JDIH

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

BERITA DAN KEGIATAN

BERITA

Rapat Koordinasi Pembahasan Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Pertahanan

Jakarta, 15 Mei 2024 pukul 09.00 WIB – Selesai di Ruang Rapat Biro Peraturan Perundang-undangan, dihadiri oleh perwakilan Tim Teknis Pengelola JDIH dari Biro Humas dan Pusdatin Kementerian Pertahanan telah diadakan Rapat Koordinasi Pembahasan Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Pertahanan.

Rapat dibuka dan dipimpin oleh Plt Karo Turdang Setjen Kemhan,  Dr. Yuniar, S.S., S.H., M.Def.Stud, menyampaikan bahwa rapat pada hari ini adalah mengenai Rapat Koordinasi Pembahasan Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Pertahanan.

Paparan dari Pusdatin, Kasubid Pullata Bid Banglola Pusdatin Kemhan Susilowati, S.E., antara lain, Perubahan tampilan Portal JDIH Kementerian Pertahanan telah dilakukan oleh Pusdatin yaitu pada Perubahan Struktur Metadata sesuai dengan Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019. Pusdatin telah melakukan perubahan tersebut dengan progress 100%, sampai dengan hari ini, untuk Permenhan. Pusdatin akan melakukan perubahan berkala terkait tampilan frontend secara keseluruhan. Terkait hal ini, Pusdatin telah melakukan perubahan tersebut dengan progress 30%. Untuk layar beranda, E – Report, dan singkronisasi berkala masih dilakukan perubahan, diutamakan yang terkait kategori penilaian JDIH Tahun 2024.

Dilanjutkan dengan sesi diskusi.

 

Related posts

Rapat Pembahasan Kriteria Penilaian dan Pengembangan Web JDIH

Biro Peraturan Perundang-undangan

Pembahasan Panitia Antarkementerian atau Antarnonkementerian Finalisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Bali dan Rancangan Peraturan Preseiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Banda

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pencocokan Penelitian Tagihan Rekening Listrik, Gas, dan Air di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

Biro Peraturan Perundang-undangan