Jakarta, 4 Desember 2024 pukul 09.00 WIB – Selesai di Ruang Rapat Biro Peraturan Perundang-undangan, diadakan Sosialisasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2025.
Rapat dibuka oleh Kepala Biro Roturdang Setjen Kemhan, Dr. Yuniar, S.S., S.H., M.Def.Stud, menyampaikan bahwa rapat pada hari ini adalah mengenai Sosialisasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2025.
Paparan dari Kabag RB Biro Ortala Kol. Inf Agus Wahyudi, S.H., M.H., menyampaikan bahwa rapat pada hari ini adalah mengenai Sosialisasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2025, antara lain:
- Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2025 merupakan salah satu indikator keberhasilan Reformasi Birokrasi (RB), yaitu birokrasi yang akuntabel, bersih dan dinilai oleh Kementerian PAN RB secara tahunan.
- Ada beberapa Komponen Penilaian pada Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2025, yaitu Komponen Pengungkit Pemenuhan dan Reformasi 60% (Manajemen Perubahan 8%, Penataan Tatalaksana 7%, Penataan Sistem Manajemen SDM 10%, Penguatan Akuntabilitas Kinerja 15%, Penguatan Pengawasan 15%, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 10%), serta Komponen Hasil 40% (Survei Persepsi Anti Korupsi 17,5%, Capaian Kinerja 5%, dan Survei Persepsi Pelayanan Publik 17,5%)
- Setiap kegiatan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2025 sesuai indikator pada Komponen Penilaian tersebut diperlukan data dukung terkait masing-masing komponennya. Contoh jenis bukti dukung yang bisa digunakan oleh Biro Peraturan Perundang-undangan, yaitu dokumentasi video wawancara kepada Pegawai Kemhan terkait pelayanan Biro Peraturan Perundang-undangan dalam melaksanakan tugas mendampingi proses penyiapan regulasi Satker di lingkungan Kemhan RI.
- Dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab.