JDIH

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

BERITA

Rapat lanjutan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Tata Cara Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi di Lingkungan Kemhan dan TNI

Pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 pukul 09.00 WIB s.d. selesai bertempat di Rupat Ro Turdang Setjen Kemhan Gd. A. Yani Lt. V telah diselenggarakan kegiatan Rapat lanjutan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Tata Cara Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi di Lingkungan Kemhan dan TNI.

Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Pokja Harmonisasi. Rapat dihadiri oleh Karo Turdang Setjen Kemhan, Kabag Rancanghar II Roturdang Setjen Kemhan, Kasubdit Komlek Ditfasjas Ditjen Kuathan, Andya Bid Gun Jastel dan Siberhan Ditfasjas Ditjen Kuathan Kemhan, Kasubbag Rancanghar II-B, Kasubbag Perjanjian Internasional Bag Kumint, Pabandya Kom Paban II/Kom Kodal Skomlekau, Kabagjar Subditbinkom Sdircab Pushubad, Kasi Kompernika Subdit Komlek Ditfasjas Ditjen Kuathan Kemhan, Kasi teknikadalfrek Subdit Komlek Ditfasjas Ditjen Kuathan, Perwakilan Setkab, Perwakilan Kemenko Polhukam, Perwakilan Kementerian Kominfo, Perwakilan DJA & DJKN Kemkeu, Perwakilan Kemenkumham.

 

Adapun rapat membahas:

 

  1. Definisi “Penghibahan” dalam Pasal 1 angka 16 diganti dengan “Pengalihan” sesuai saran DJKN Kemkeu
  2. Konsepsi R.Permenhan ini terkait Jasa Telekomunikasi, Kemhan sebagai Pengguna bukan Penyelenggara.
  3. Dalam Pasal yang mengacu pada lampiran disesuaikan dengan judul batang tubuh.
  4. Nomenklatur SPH diganti dengan “tagihan” sehingga pengaturan mengenai SPH dihapus menurut pertimbangan Pemrakarsa.
  5. Kewenangan Puslapbinkuhan akan didiskusikan lebih lanjut di internal Pemrakarsa
  6. Pembahasan rapat sampai dengan Pasal 23 dan dilanjutkan pada Rapat Lanjutan Harmonisasi selanjutnya.

Related posts

Telah terbit Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Izin Keamanan (Security Clearance).

Biro Peraturan Perundang-undangan

Raker Komisi 1 DPR terkait Pengesahan RUU DCA RI – Singapura & Pengesahan RUU DCA RI – Fiji

Sosialisasi Pedoman Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga