JDIH

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

BERITA

Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pelaksanaan Kebijakan, Strategi, Dan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara Yang Berfungsi Pertahanan Dan Keamanan Di Provinsi Papua, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan, Dan Provinsi Papua Pegunungan

Pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 pukul 09.00 WIB s.d. Selesai bertempat di Rupat Ro Turdang Setjen Kemhan Gd. A. Yani Lt. V Jalan Medan Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta Pusat diselenggarakan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pelaksanaan Kebijakan, Strategi, Dan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara Yang Berfungsi Pertahanan Dan Keamanan Di Provinsi Papua, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan, Dan Provinsi Papua Pegunungan.

 

Rapat dipimpin oleh Kabag Rancang Har II Roturdang Setjen Kemhan dan dihadiri oleh Kasubdit Tata Ruang Wilhan Ditwilhan Ditjen Strahan Kemhan, Analis Kebijakan Madya Bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Roturdang Setjen Kemhan, Kasi TR Seksi Kawasan Strategi Subdit TR Wilhan Ditwilhan Ditjen Strahan Kemhan, Kasi TR Seksi Tata Ruang Wilayah Subdit TR Wilhan Ditwilhan Ditjen Strahan Kemhan, Kasi Pengolahan Wilayah Laut dan PPKT Subdit Wilayah Laut Ditwilhan Ditjen Strahan Kemhan, Kasubbag Rancanghar II-B Roturdang Setjen Kemhan, Kasubbag Perjanjian Internasional Bag Hukum Internasional Roturdang Setjen Kemhan.

 

Inti dari pembahasan adalah:

  1. Penataan ruang kawasan perbatasan negara di Provinsi Papua bertujuan untuk mewujudkan kawasan berfungsi pertahanan dan keamanan negara.
  2. Perbaikan judul agar pemenuhan unsur pelimpahan kewenangan delegasi dan sesuai dengan Perpres Nomor 32 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Papua
  3. Perbaikan konsideran menimbang dan bagian mengingat.
  4. Wilayah Provinsi Papua yang dimaksud Permenhan ini diuraikan pada batang tubuh.

Related posts

Finalisasi Kontrak Pengadaan Munisi 60 mm Mortir dan Roket R-Han 122

Studi Banding Biro Turdang Setjen Kemhan Ke Biro Hukum Dan Perpustakaan Kearsipan Pemprov Kepulauan Bangka Belitung

admin jdih

Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang – Undang tentang Pengelolaan Ruang Udara (PRU)

Biro Peraturan Perundang-undangan