JDIH

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

BERITA DAN KEGIATAN

BERITA

Rapat Koordinasi Rancangan Undang-undang Pengelolaan Ruang Udara

Jakarta, 5 Juni 2024 pukul 13.00 WIB di Ruang Rapat Dirjen Strahan Kemhan Kemhan, Gd. Ahmad Yani Lt. 1 Kenhan, diadakan Rapat Koordinasi Rancangan Undang-undang Pengelolaan Ruang Udara (RUU PRU).

Rapat dipimpin oleh Dirjen Strahan Kemhan. Rapat dihadiri oleh Dirjen Badimiltun MA RI, Kapusjianstralitbang TNI, Dirwilhan Ditjen Strahan Kemhan, Kabag Perancangan dan Harmonisasi lI Roturdang Setjen Kemhan, Analis Kebijakan Madya Bid. Alutsista Ditjakstrahan Ditjen Strahan Kemhan, Analis Kebijakan Madya Ratifikasi Perjanjian Internasional Roturdang Setjen Kemhan, Kakum Koopsudnas, Kasubdis Kumdirga Diskumau, Biro Hukum Setjen Kemhan, Koopsudnas.

Adapun rapat membahas:

1. Pimpinan rapat menyampaikan beberapa hal yaitu:

a. Tim Pokja RUU PRU telah melaksanakan koordinasi ke Sekretariat Baleg DPR, beberapa hal yang menjadi catatan:

• Badan Musyawarah (Bamus) DPR telah putuskan RUU PRU akan dibahas oleh Panitia Khusus (Pansus) yang akan melibatkan sembilan Fraksi di DPR

• Saat ini Pansus dalam proses meminta anggota dari Sembilan Fraksi yg akan duduk dalam Pansus pembahasan RUU PRU.

• ⁠Pansus akan mengirim RUU PRU ke tiap Fraksi untuk menyusun DIM Fraksi.

• ⁠Baleg DPR menyarankan Pimpinan Kemhan & TNI untuk melaksanakan koordinasi kepada Pimpinan DPR agar RUU PRU dapat segera dibahas dalam rapat pembicaaran tingkat I

• ⁠Jika RUU PRU belum dibahas dlm rapat pembicaraan TK I Tahun 2024, proses akan Kembali dari awal.

• ⁠Waktu tersisa empat bulan, waktu reses dpr dimulai tanggal 12 Juli 2024 – 15 Agustus 2024.

b. hal-hal yang disarankan:

• Pimpinan Kemhan & TNI koordinasi Kepada Pimpinan DPR untuk mempercepat dimulainya pembahasan

• ⁠Menyusun Tim Pokja PRU Pembahasan di DPR

• ⁠Menyiapkan bahan-bahan kelengkapan pembahasan di DPR (DIM, Keterangan Pemerintah, Ahli hukum Udara, Ahli Bahasa, Aturan yang berkaitan)

• ⁠Menyiapkan anggaran yg diperlukan.

2. TIM PRU akan menghadap Sekjen Kemhan dan Kasau untuk melaporkan rencana persiapan pembahasan di DPR.

Related posts

Pembahasan RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Kamboja tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan

admin jdih

Rapat Pleno ke – 1 Panitia Antar Kementerian/Non Kementerian Lembaga Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Pulau Papua

Biro Peraturan Perundang-undangan

Pembicaraan tingkat II/ Pengambilan keputusan atas Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapon (Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir)