JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR PRODUK HUKUM UNDANG-UNDANG




NOMOR 17 TAHUN 1953

AKIBAT-AKIBAT DARI PADA UNDANG-UNDANG TENTANG KEWAJIBAN ANGGOTA ANGKATAN PERANG UNTUK TETAP DALAM DINAS KETENTARAAN

NOMOR 16 TAHUN 1953

KEDUDUKAN HUKUM ANGGOTA ANGKATAN PERANG

NOMOR 15 TAHUN 1953

PENERIMAAN ANGGOTA ANGKATAN PERANG SUKARELA

NOMOR 14 TAHUN 1953

PERLAKUAN TERHADAP ANGGOTA ANGKATAN PERANG YANG DIPERHENTIKAN DARI DINAS KETENTARAAN KARENA TIDAK MEMPERBAHARUI IKATAN DINAS

NOMOR 13 TAHUN 1953

PENETAPAN PERATURAN DALAM UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 12 TAHUN 1952 (LEMBARAN-NEGARA NOMOR 84 TAHUN 1952) TENTANG KEWAJIBAN ANGGOTA ANGKATAN PERANG UNTUK TETAP DALAM DINAS KETENTARAAN SEBAGAI UNDANG-UNDANG

NOMOR 6 TAHUN 1950

A PADA PENGADILAN TENTARA" (UNDANG-UNDANG DARURAT NR. 17, TAHUN 1950), SEBAGAI UNDANG-UNDANG FEDERAL

NOMOR 5 TAHUN 1950

MENETAPKAN "UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG SUSUNAN DAN KEKUASAAN PENGADILAN/KEJAKSAAN DALAM LINGKUNGAN PERADILAN KETENTARAAN" (UNDANG-UNDANG DARURAT NR 16. TAHUN 1950), SEBAGAI UNDANG-UNDANG FEDERAL

NOMOR 8 TAHUN 1948

SENJATA API. PENDAFTARAN. IDZIN PEMAKAIAN. Mencabut Peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 14 dan menetapkan Peraturan tentang Pendaftaran Dan Pemberian Idzin Pemakaian Senjata Api.

NOMOR 7 TAHUN 1948

Pencabutan Peraturan Pemerintah Tahun 1947 Nomor 22 Tentang Susunan Dan Acara Pengadilan Tentara

NOMOR 3 TAHUN 1948

Peraturan tentang Susunan Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang.

Pencarian Produk Hukum

Footer – JDIH

KONTAK KAMI

Jalan Medan Merdeka Barat
No. 13-14 Jakarta Pusat, 10110
KOTAK POS 2005 JAKARTA 10020
Telp. : 021 – 3828479

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia
Copyright 2022 JDIHN