JDIH

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

Semua Bentuk Peraturan

>> Ditemukan Peraturan





di Lihat 81 kali
Peraturan Menteri  Berlaku

Nomor 23 Tahun 2015

tentang Buku Putih Pertahanan Indonesia



di Lihat 77 kali
Peraturan Menteri  Berlaku

Nomor 19 Tahun 2015

tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2015-2019



di Lihat 75 kali
Peraturan Menteri  Berlaku

Nomor 16 Tahun 2015

tentang Sistem Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pertahanan



di Lihat 78 kali
Peraturan Menteri  Tidak Berlaku

Nomor 7 Tahun 2015

tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan



di Lihat 79 kali
Peraturan Menteri  Berlaku

Nomor 6 Tahun 2015

tentang Pedoman Pelibatan TNI Dalam Penanggulangan Bencana



di Lihat 76 kali
Peraturan Menteri  Berlaku

Nomor 5 Tahun 2015

tentang Penanggulangan Dampak Bahaya Agensia Biologi Dari Aspek Kesehatan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia



di Lihat 76 kali
Peraturan Menteri  Berlaku

Nomor 3 Tahun 2015

tentang Manajemen Karier Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan



di Lihat 71 kali
Peraturan Menteri  Berlaku

Nomor 2 Tahun 2015

tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pertahanan



di Lihat 74 kali
Peraturan Menteri  Berlaku

Nomor 1 Tahun 2015

tentang Reviu Laporan Keuangan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia



di Lihat 72 kali
Peraturan Menteri  Berlaku

Nomor 84 Tahun 2014

tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia



Pencarian Peraturan

Footer – JDIH

KONTAK KAMI

Jalan Medan Merdeka Barat
No. 13-14 Jakarta Pusat, 10110
KOTAK POS 2005 JAKARTA 10020
Telp. : 021 – 3828479

STATISTIK

  • Pengunjung online: 0
  • Pengunjung Hari ini: 0
  • Pengunjung Minggu ini: 211
  • Pengunjung Bulan ini: 2870
  • Total Pengunjung: 2758105

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia
Copyright 2024. Biro Peraturan Perundang-undangan.