JDIH

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

Semua Bentuk Peraturan

>> Ditemukan Peraturan





di Lihat 66 kali
Peraturan Menteri  Berlaku

Nomor 11 Tahun 2016

tentang Tata Cara Pemberian Santunan dan Tunjangan Cacat Prajurit Tentara Nasional Indonesia



di Lihat 68 kali
Peraturan Menteri  Berlaku

Nomor 10 Tahun 2016

tentang Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia



di Lihat 61 kali
Peraturan Menteri  Berlaku

Nomor 10 Tahun 2016

tentang Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia



di Lihat 63 kali
Peraturan Menteri  Berlaku

Nomor 9 Tahun 2016

tentang Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan



di Lihat 65 kali
Peraturan Menteri  Berlaku

Nomor 8 Tahun 2016

tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia



di Lihat 62 kali
Peraturan Menteri  Berlaku

Nomor 7 Tahun 2016

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pada Fasilitas Kesehatan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia



di Lihat 69 kali
Peraturan Menteri  Berlaku

Nomor 6 Tahun 2016

tentang Pelaksanaan Program Pengembangan Pesawat Tempur IFX



di Lihat 65 kali
Peraturan Menteri  Berlaku

Nomor 5 Tahun 2016

tentang Pembinaan dan Pengembangan Industri Bahan Peledak



di Lihat 63 kali
Peraturan Menteri  Berlaku

Nomor 5 Tahun 2016

tentang Pembinaan dan Pengembangan Industri Bahan Peledak



di Lihat 67 kali
Peraturan Menteri  Berlaku

Nomor 4 Tahun 2016

tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia



Pencarian Peraturan

Footer – JDIH

KONTAK KAMI

Jalan Medan Merdeka Barat
No. 13-14 Jakarta Pusat, 10110
KOTAK POS 2005 JAKARTA 10020
Telp. : 021 – 3828479

STATISTIK

  • Pengunjung online: 0
  • Pengunjung Hari ini: 0
  • Pengunjung Minggu ini: 164
  • Pengunjung Bulan ini: 882
  • Total Pengunjung: 2750639

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia
Copyright 2024. Biro Peraturan Perundang-undangan.